Zakat Mal merupakan kewajiban fundamental bagi setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu. Secara garis besar, objek zakat mal terbagi menjadi lima kategori utama: Al-Mawasyi (hewan ternak), Al-Atsman (emas dan perak), Al-Zuru’ (makanan pokok), Al-Tsimar (buah-buahan), dan ‘Urudh Tijarah (harta dagangan).

Dalam artikel ini, kita akan fokus membedah secara mendalam mengenai zakat Al-Atsman atau logam mulia yang berfungsi sebagai mata uang dan penyimpan nilai.

Memahami Makna Al-Atsman

Secara etimologi (bahasa), Al-Atsman merujuk pada Dinar dan Dirham. Namun, secara terminologi (istilah syariat), Al-Atsman mencakup emas dan perak secara luas, baik yang telah dicetak menjadi mata uang, berbentuk perhiasan, maupun yang masih berupa bongkahan atau batangan. Kewajiban zakat berlaku pada semua bentuk tersebut.

Landasan Hukum

Kewajiban zakat emas dan perak didasarkan pada Ijmak (kesepakatan) para ulama dan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

Surat Al-Taubah Ayat 34:

وَٱلَّذِینَ یَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِیمࣲ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Dalam ayat ini, Allah menggunakan istilah Al-Kanzu (simpanan). Secara syariat, Al-Kanzu adalah emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, meskipun harta tersebut diletakkan di atas permukaan bumi. Sebaliknya, jika zakatnya sudah ditunaikan, maka harta tersebut tidak lagi disebut Al-Kanzu, sekalipun terkubur di dalam perut bumi.

Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak

Terdapat lima syarat yang harus dipenuhi agar seseorang wajib menunaikan zakat atas emas dan peraknya:

1. Islam

Sebagaimana zakat hewan ternak, kewajiban ini hanya berlaku bagi Muslim. Penjelasan mendetail mengenai syarat ini telah dibahas pada bab sebelumnya.

2. Haul (Tercapainya Masa Satu Tahun)

Harta tersebut harus dimiliki secara penuh selama satu tahun hijriah.

Terputusnya Haul: Jika kepemilikan emas/perak berkurang dari batas nisab karena dijual atau sebab lain, maka hitungan haul terputus.

Haul Baru: Jika harta tersebut kembali dimiliki (misal: dibeli ulang), maka perhitungan haul dimulai dari awal (baru), bukan melanjutkan haul yang lama. Hal ini sering dipraktikkan oleh para bankir dalam transaksi emas.

Ibnu Suraij pernah berkata:

بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم

“Berikan kabar gembira kepada bankir bahwa tidak ada kewajiban zakat kepada mereka.”

Catatan Hukum: Memutus haul dengan sengaja untuk menghindari zakat hukumnya adalah makruh, karena dianggap menghindari qurbah (pendekatan diri kepada Allah). Namun, memutus haul dianggap tidak makruh jika didasari karena:

Tidak ada tujuan tertentu.

Adanya kebutuhan (hajat).

Adanya kebutuhan sekaligus niat menghindari zakat.

Ada kritikan terhadap poin terakhir ini, yaitu : kasus penggunaan sedikit emas untuk ditampal di bejana dengan tujuan berhias dan hajat maka hukumnya adalah makruh. Nah, kenapa hukum di atas disebutkan tidak makruh?

Jawaban : menggunakan emas untuk ditampal di bejana dengan tujuan hiasan dan hajat maka masuk dalam kategori Ittikhaz (pengambilan untuk mengurangi harta). Adapun kasus menjual emas maka masuk dalam kategori Izalah Al Milk (menghilangkan kepemilikan) yang notabenenya masuk dalam ranah Tark Ittikhaz (meninggalkan pengambilan)

Berbeda dengan zakat Ma’din (tambang) dan Rikaz (harta karun) yang wajib dikeluarkan seketika, zakat emas dan perak mutlak mensyaratkan haul.

3. Nisab

4. Merdeka

5. Kepemilikan Sempurna

Filosofi, Nisab, dan Perhitungan Zakat

Emas dan perak diciptakan sebagai fondasi stabilitas ekonomi dunia. Dalam bahasa Arab, nama keduanya menyimpan makna filosofis:

Al-Zahab (Emas): Berarti “pergi”, bermakna harta ini akan pergi dari pemiliknya.

Al-Fiddah (Perak): Berarti “pecah”, bermakna harta ini harus “dipecahkan” (dibagikan) kepada orang lain.

Mata uang emas disebut Dinar (berakhiran Nar = api), dan perak disebut Dirham (berakhiran Ham = gelisah). Orang yang mencintai keduanya secara buta akan merasa gelisah di dunia dan terancam api neraka di akhirat, sebagaimana bunyi syair:

النارُ آخرُ دينارٍ نطَقتَ به ** والهمُّ آخر هذا الدرهم الجاري والمرءُ بينهما مالم يكن ورعا ** معذبُ القلبِ بينَ الهمِّ والنارِ

1. Nisab Emas

Nisab emas adalah 20 Mitsqal/Dinar (setara dengan 85 gram). Rasulullah SAW bersabda:

ليس في أقل من عشرين دينارا شيئ ، و في عشرين نصف دينار

“Tidak ada zakat pada emas yang
kurang dari 20 dinar, dan pada 20 dinar terdapat zakat setengah dinar.”

Kadar Zakat: 2,5% (1/4 dari 1/10).

Ketentuan: Jika emas mencapai 20 mitsqal, zakatnya adalah 0,5 mitsqal. Jika lebih, maka kelebihannya tetap dihitung secara proporsional (tidak ada hukum Waqash seperti pada zakat ternak).

Waqash adalah jumlah hewan yang berada antara dua nishab dan tidak ada kewajiban zakat. Contoh : jumlah kambing sebanyak 45 ekor. Zakat yang diwajibkan hanya pada 40 ekor kambing. Adapun sisanya sebanyak 5 ekor itu disebut sebagai Waqash.

2. Nisab Perak

Nisab perak adalah 200 Dirham (setara dengan 624 gram). Rasulullah SAW bersabda:

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة

“Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 Auqiyah.” (1 Auqiyah = 40 Dirham, maka 5 Auqiyah = 200 Dirham).

Kadar Zakat: 2,5% (5 Dirham untuk 200 Dirham). Kelebihan dari nisab tetap dikenakan zakat secara presisi.

Perak yang melebihi dari 200 Dirham, juga digunakan zakat. Meskipun lebihnya tersebut hanya sedikit.

Dengan demikian, tidak ada istilah Waqash pada perak. Dan ini menjadi salah satu pembeda antara zakat binatang ternak (Al Maawasyi) dengan zakat emas dan perak ( Al Nuqud).

Contohnya : jika seseorang memiliki 300 dirham, maka kewajiban zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 7 dirham setengah.

Berikut ini adalah perinciannya :

200 dirham : 2.5% = 5 dirham
100 dirham : 2.5% = 2.5 dirham
5 dirham + 2.5 dirham = 7.5 dirham

Emas dan Perak Campuran

Jika emas dan perak bercampur, atau emas/perak bercampur dengan logam lain (seperti tembaga), zakat hanya wajib jika kadar emas/perak murninya saja yang telah mencapai nisab.

Hukum Zakat Perhiasan

Perhiasan yang Boleh (Mubah)

Emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan syariat, hukumnya tidak wajib zakat. Hal ini dianalogikan dengan hewan ternak yang dipekerjakan. Namun, ada pengecualian (wajib zakat) jika:

Perhiasan didapat dari warisan dan didiamkan selama satu tahun tanpa diketahui.

Perhiasan rusak dan diniatkan untuk disimpan (bukan diperbaiki).

Perhiasan rusak parah hingga harus dibentuk ulang namun disimpan dan tidak segera dilebur ulang.

Aturan Perhiasan untuk Wanita

Boleh: Memakai gelang, cincin, dan pakaian rajutan emas/perak selama tidak berlebihan (menurut sebagian ulama batasnya adalah 200 mitsqal).

Boleh: Menghiasi Mushaf Al-Qur’an dengan emas/perak. Imam Al-Ghazali menyebut menulis Mushaf dengan emas adalah sebuah kebaikan.

Dilarang: Menghiasi alat perang dengan emas/perak.

Aturan Perhiasan untuk Pria

Boleh & Sunnah: Memakai cincin perak (terutama di jari kelingking kanan dengan mata cincin menghadap ke bawah).

Haram: Memakai cincin emas.

Boleh: Menghiasi alat perang (pedang/tombak) dengan perak, serta menghiasi Mushaf dan jimat (Al Tamaim) dengan perak.

Haram: Menghiasi Mushaf dan jimat (Al Tamaim) dengan emas atau menghiasi pakaian/pelana dengan perak.

Perhiasan yang Haram dan Makruh

Segala bentuk perhiasan emas/perak yang haram atau makruh digunakan, hukumnya wajib zakat jika mencapai nisab. Contohnya:

Pria yang memakai gelang emas/perak.

Penggunaan Al-Mirwad (stik celak) dari emas/perak (kecuali untuk pengobatan darurat).

Bejana dengan tambalan emas/perak yang besar atau untuk perhiasan.

Pengecualian Medis: Penggunaan emas dibolehkan untuk keperluan medis mendesak, seperti pengganti hidung yang patah, ujung jari kecuali jempol, atau gigi yang patah (diqiyaskan pada hidung yang patah).

Hal ini didasari oleh peristiwa Sahabat yang bernama Arfajah bin Sa’ad yang patah hitungnya dalam perang Yaum Al Kullab. Saatbitu, beliau menggunakan perak sebagai hidung palsu. Namun, pada akhirnya menjadi busuk dan membawa masalah. Akhirnya, Rasul memerintahkannya untuk membuat hidung palsu dari emas.

Zakat Khulthah adalah sebuah hukum unik dalam fikih zakat,  yang mengatur bahwa harta milik dua orang atau lebih yang bercampur dapat diperlakukan sebagai harta milik satu orang saja untuk perhitungan zakat.

Konsep Dasar Zakat Khulthah

Zakat Khulthah (harta campuran) adalah hukum yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bercampur, dikenakan perhitungan zakat seolah-olah harta tersebut adalah milik satu orang saja.

Ketentuan ini memiliki empat kondisi implikasi yang dapat terjadi pada para pemilik harta:

Meringankan Keduanya:

Contoh: Total kambing 80 ekor (masing-masing 40 ekor). Zakatnya hanya 1 ekor (karena dihitung Khulthah). Ini meringankan, karena jika dihitung terpisah, masing-masing pihak wajib mengeluarkan 1 ekor (total 2 ekor).

Memberatkan Keduanya:

Contoh: Total kambing 40 ekor (masing-masing 20 ekor). Zakatnya adalah 1 ekor. Ini memberatkan, sebab jika harta tidak bercampur, masing-masing pihak yang hanya memiliki 20 ekor belum mencapai nisab (batas minimal wajib zakat) dan tidak wajib zakat.

Ringan Satu Pihak, Berat Satu Pihak:

Contoh: Total kambing 60 ekor. Pihak A memiliki 1/3 (20 ekor) dan Pihak B memiliki 2/3 (40 ekor). Zakatnya 1 ekor. Ini memberatkan Pihak A (yang 20 ekor) karena jika terpisah ia tidak wajib zakat. Ini meringankan Pihak B (yang 40 ekor) karena jika terpisah ia wajib zakat 1 ekor sendirian.

Tidak Memberatkan dan Tidak Meringankan:

Contoh: Total kambing 200 ekor (masing-masing 100 ekor). Zakatnya 2 ekor. Jumlah ini sama dengan zakat yang dihitung sebelum atau sesudah harta bercampur.

Sepuluh (10) Syarat Wajib Zakat Khulthah

Agar hukum Khulthah dapat diterapkan dan mewajibkan zakat, harus terpenuhi sepuluh syarat utama, khususnya pada harta berupa hewan ternak:

Kandang yang Sama (Al Murah).

Tempat Pelepasan yang Sama (Al Masrah), yaitu tempat sebelum ternak dilepaskan ke padang gembalaan.

Tempat Penggembalaan dan Penggembala yang Sama.

Jantan Ternak Sama (jika sejenis). Jika berbeda jenis (misalnya kambing dan domba), masing-masing jenis boleh memiliki jantan sendiri.

Tempat Minum yang Sama (misalnya mata air atau sungai).

Petugas Pemeras Susu yang Sama. (Syarat ini diperdebatkan. Pendapat Ashah (lebih sahih) menyatakan petugas dan bejana pemerahan tidak disyaratkan harus sama).

Tempat Pemerahan Susu (Al Halb) yang Sama.

Sudah Mencapai Nisab:

Cukup salah satu pihak saja yang hartanya sudah mencapai nisab.

Contoh: Jika 30 ekor kambing betina bercampur, tidak wajib zakat karena belum nisab. Namun, jika Pihak A punya total 40 ekor (dan 15 ekornya bercampur dengan orang lain) dan Pihak B punya 15 ekor, maka wajib zakat Khulthah. Sebab, Pihak A sudah mencapai nisab (40 ekor total hartanya), meskipun yang bercampur hanya 15 ekor.

Haul (Berlalu Satu Tahun) Sejak Hewan Bercampur:

Syarat ini berlaku hanya untuk harta yang disyaratkan haul.

Jika masing masing pihak memiliki kambing sebanyak 40 ekor pada 1 Muharram 1443 H dan baru bercampur pada 1 Safar 1443 H, maka pada tahun pertama yaitu 1444 H zakat Khulthah belum berlaku. Zakat wajib dikeluarkan oleh masing masing pihak secara terpisah ketika tiba 1 Muharram 1444 H. Hukum kewajiban mengeluarkan zakat Khulthah baru berlaku mulai pada 1 Safar tahun 1445 H dan juga tahun-tahun berikutnya.

Kedua Belah Pihak adalah Ahli Zakat (memenuhi syarat wajib zakat).

Jenis-Jenis Khulthah

Percampuran harta (Khulthah) terbagi menjadi dua macam, dan hukum di atas berlaku untuk keduanya:

Khulthah Jiwar (Percampuran Bertetangga): Harta milik dua pihak yang masih dapat dibedakan pemiliknya. Harta terpisah namun berdekatan atau bertetangga. Semua 10 syarat di atas disyaratkan harus terpenuhi pada jenis Khulthah ini.

Khulthah Syuyu’ (Percampuran Persekutuan): Persekutuan dua pihak pada satu jenis harta di mana harta tersebut telah bercampur baur dan tidak dapat dibedakan lagi mana milik siapa. Hukum yang berlaku pada Khulthah Jiwar juga berlaku pada Khulthah Syuyu’ .

Aplikasi Khulthah pada Harta Lain

Hukum Khulthah dengan kedua model di atas (Jiwar dan Syuyu’) juga berlaku pada:

Emas dan Perak (Naqdain)

Makanan Pokok (Zuru’)

Buah-buahan (Al Tsimar)

Syarat Khulthah pada Harta Dagangan dan Pertanian:

Emas/Perak dan Harta Dagangan (‘Urudh Tijarah): Syarat wajib zakat Khulthah berlaku jika tidak dapat dibedakan: tempat penyimpanan, toko, penjaga, petugas timbangan, timbangan, pedagang emas (shairafi), dan petugas pemanggilan.

Contoh 1: Dua orang memiliki peti berisi emas dalam satu karung.

Contoh 3: Dua orang memiliki Urudh Tijarah (harta dagangan) dalam satu gudang.

Contoh 4: Diperolehnya kepemilikan atas harta di atas secara bersamaan, dan sudah mencapai nisab.

Pertanian (Al Zuru’): Syarat wajib zakat Khulthah berlaku jika tidak dapat dibedakan: penjaga tanaman/pohon, tempat pengeringan (al jarin), dan tempat pemisahan biji dan tangkai (al baidar).

Contoh 2: Lahan pertanian yang bercampur (mujawir) dengan lahan orang lain.

Batasan dan Pengecualian Khulthah

Satu Jenis Harta (Jenis yang Sama)

Kewajiban zakat Khulthah hanya berlaku jika percampuran tersebut terjadi dalam satu jenis harta yang sama. Jika berbeda jenis, maka tidak ada kewajiban zakat Khulthah.

Contoh: Percampuran kambing dan lembu (sapi) tidak mewajibkan zakat Khulthah.

Status Ahli Zakat

Semua pihak pemilik harta harus termasuk dalam kategori Ahli Zakat (orang yang wajib zakat).

Jika salah satu pihak bukan ahli zakat (misalnya, satu pihak Muslim dan pihak lain Kafir; atau satu pihak merdeka dan pihak lain budak), maka tidak ada kewajiban zakat Khulthah.

Pada kondisi ini, yang berlaku adalah hukum normal: jika harta milik pihak Muslim/Merdeka sudah mencapai nisab, wajib zakat seperti biasa.

Persyaratan Niat

Menurut pendapat Ashah (paling sahih), tidak ada persyaratan niat dalam zakat Khulthah. Hal ini karena tujuan utama Khulthah adalah meringankan biaya bagi mereka yang mengeluarkan zakat, dan tujuan ini tercapai tanpa bergantung pada niat.

Hukum Jika Hewan Khulthah Terpisah

Jika hewan-hewan yang berstatus Khulthah terpisah di pertengahan tahun, maka hukumnya adalah:

Perpisahan Singkat dan Tidak Diketahui: Jika berpisah dalam waktu tidak lama dan pemilik tidak mengetahuinya, kewajiban zakat Khulthah tetap berlaku.

Perpisahan Lama dan Tidak Disengaja: Jika berpisah dalam waktu lama secara uruf (kebiasaan) dan pemilik tidak mengetahuinya, maka tidak ada kewajiban zakat Khilthah.

Perpisahan Diketahui dan Diakui: Jika perpisahan diketahui dan diakui oleh pihak pemilik, maka tidak ada kewajiban zakat Khulthah.

Perpisahan Disengaja: Jika perpisahan dilakukan secara sengaja oleh para pihak pemilik, maka tidak ada kewajiban zakat Khulthah.

Diketahui Satu Pihak dan Diakui: Jika perpisahan diketahui oleh satu pihak dan dia mengakuinya, maka tidak ada kewajiban zakat Khulthah.

Sebelum membahas persyaratan kebolehan bagi seorang lelaki berstatus merdeka untuk menikahi budak wanita, maka ada beberapa point penting yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu :

• Lelaki merdeka
• Budak Wanita

Lelaki Merdeka

Hukum dasar bagi seorang lelaki berstatus merdeka adalah tidak boleh dan sekaligus tidak sah menikahi budak wanita milik orang lain, kecuali jika sudah memenuhi 4 persyaratan.

Adapun budak wanita yang dimilikinya sendiri maka tidak boleh dan tidak sah dinikahinya secara mutlak, baik sudah memenuhi semua persyaratan, maupun tidak.

Namun, jika dimerdekakan terlebih dahulu lalu dinikahi maka hal tersebut paling bagus. Sebab ada hadits yang menerangkan bahwa si tuan akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala memerdekan dan pahala menikahi.

Lelaki merdeka yang dimaksud disini adalah lelaki yang status kemerdekaannya Kamil (sempurna).

Oleh sebab itu, lelaki yang berstatus budak kamil (sempurna) dan budak Muba’aadh (merdeka sebagian dan budak sebagian) maka boleh saja menikahi budak secara mutlak. Baik sudah memenuhi segala persyaratan, maupun belum.

4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang lelaki merdeka untuk menikahi budak wanita milik orang lain, yaitu :

1. tidak ada mahar untuk wanita merdeka, atau tidak ada wanita merdeka, atau wanita merdeka tidak mau menikah dengannya.
2. Khawatir terjadi zina.
3. Tidak ada wanita merdeka yang boleh untuk berhubungan intim.
4. Budak Islam.

Budak Wanita

Budak wanita yang dimaksud disini adalah seorang wanita yang berstatus budak, meskipun Muba’adh (merdeka sebagian dan budak sebagian).

Alasan utama larangan menikahi segala jenis kategori budak wanita adalah karena otomatis akan menyebabkan terjadinya kasus Irqaqul Walad (memperbudak anak).

Maksudnya adalah akan terjadi kasus lahirnya seorang anak dari pernikahan tersebut yang berstatus berstatus budak, baik Kamil (sempurna) atau Muba’aadh (merdeka sebagian). Status tersebut sesuai dengan status yang disandang oleh sang ibu. Dan hal ini terlarang dalam syariat.

Budak Sempurna Vs Budak Sebagian

Sudah disebutkan di atas bahwa pernikahan dengan budak boleh dilakukan, asalkan sudah memenuhi empat persyaratan.

Dalam kondisi sudah memenuhi segala persyaratan, maka ketentuannya adalah sebagai berikut :

• Tidak boleh menikahi budak wanita berstatus Kamil (sempurna), jika disana ada budak wanita berstatus Muba’adh (merdeka sebagian).

Ketentuan ini merujuk pada alasan utama tentang larangan menikahi budak wanita yaitu akan terjadinya kasus Irqaqul Walad (memperbudak anak). Maksudnya adalah jika menikahi budak wanita berstatus Muba’adh (merdeka sebagian) maka otomatis anak yang dilahirkan nantinya juga akan berstatus Muba’adh.

Adapun jika menikahi budak wanita Kamil (sempurna) maka nantinya akan lahir bayi yang berstatus budak Kamil. Jika merujuk pada alasan utama yaitu Irqaqul Walad (memperbudak anak) maka status Muba’adh bagi bayi lebih ringan, jika dibandingkan dengan status bayi sebagai budak Kamil.

Teta Teki Fikih

Jika si tuan berwasiat bahwa anak si budak wanita miliknya akan menjadi merdeka setelah dirinya meninggal dunia. Sebelum si anak menjadi merdeka, ternyata sang ibu telah lebih duluan dimerdekakan oleh ahli waris maka hukum yang berlaku dalam kondisi tersebut adalah :

• Wanita merdeka tersebut (mantan budak wanita) tidak boleh dinikahi berdasarkan ketentuan yang berlaku pada wanita merdeka. Yakni, harus merujuk pada ketentuan pernikahan dengan budak wanita.

Ketentuan pernikahan dengan budak wanita dalam kasus ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas adalah :

Jika ada wanita merdeka (mantan budak) yang anaknya berstatus budak Muba’aadh, maka tidak boleh menikahi wanita merdeka (mantan budak wanita) yang memiliki anak berstatus budak Kamil.

Hal ini disebabkan unsur Irqaqul Walad (memperbudak anak) masih berlaku kental pada dirinya.

Oleh sebab itu, para ulama membuat 2 bentuk teka teki fikih untuk masalah ini.

Pertama, Ada seorang wanita merdeka, tapi wajib dinikahi oleh seorang pria merdeka dengan persyaratan yang berlaku pada pada budak. Siapakah wanita tersebut?

Kedua, Ada anak yang berstatus budak, sedangkan ayah dan ibunya berstatus merdeka. Siapakah anak tersebut?

Budak Milik Sang Anak

Sudah diterangkan di atas bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi budak miliknya sendiri secara mutlak.

Hukum ini juga berlaku terhadap budak wanita yang dimiliki oleh anak si tuan. Sebab, budak wanita milik anak adalah sama seperti budak wanita miliknya sendiri.

Jika seandainya terjadi kasus :

• Seorang anak membeli budak wanita yang ternyata adalah istri dari ayahnya, maka pernikahan tersebut tidak menjadi batal karena pembelian oleh anak.

Alasannya karena nikah itu sifatnya Dawam (kekal). Dan akses ayah terhadap harta sang anak (dalam hal ini yaitu budak) adalah masuk dalam kategori lemah.

Budak Mukatabah

Budak Mukatabah (terikat kontrak dengan tuan) memiliki hukum yang berbeda dengan budak lainnya yaitu tidak boleh dan tidak sah dinikahi oleh sang tuan. Tidak sah pada permulaan (ibtida‘) dan tidak sah juga pada keberlangsungan (dawam). Oleh sebab itu, pernikahan dengan budak Mukatabah adalah tidak sah sama sekali.

Dan seandainya si tuan sudah memilik istri yang berstatus budak karena sudah memenuhi segala persyaratannya, dan kemudian dilakukan akad Mukatabah maka otomatis pernikahan tersebut menjadi batal.

Alasannya karena akses tuan terhadap harta si budak Mukatabah saat itu masuk dalam kategori kuat.

Ketentuan tidak boleh menikahi budak milik sendiri dan milik anak secara mutlak, juga berlaku pada beberapa kategori budak di bawah ini :

• Budak yang diwakafkan untuknya
• Budak yang manfaatnya diwasiatkan untuknya secara dawam (kekal)

Hukum yang sama juga berlaku kepada tuan wanita, yaitu :

• Tidak boleh menikahi budak lelakinya
• Tidak boleh menikahi budak lelaki yang diwakafkan untuknya
• Tidak boleh menikahi budak lelaki yang manfaatnya diwasiatkan untuknya secara dawam (kekal)

Empat Persyaratan Menikahi Budak Wanita

Keempat persyaratan tersebut yaitu : Pertama, tidak sanggup memberi mahar untuk wanita merdeka, atau tidak ada wanita yang merdeka, atau tidak ada wanita merdeka yang bersedia menikah dengannya. Kedua, Takut terjadinya zina. Ketiga, Belum memiliki istri. Keempat, Budak Beragama Islam.

Tidak Sanggup Memberi Mahar Wanita Merdeka / Tidak Ada Wanita Merdeka / Tidak Ada Wanita Merdeka Yang Bersedia Menikah

Tidak Sanggup Memberi Mahar Wanita Merdeka

Point pertama pada pesyaratan pertama adalah tidak mampu memberi mahar wanita muslimah yang merdeka. Dan juga tidak mampu memberi mahar wanita Kitabiyah (Ahlul Kitab), pada kondisi yang sudah mencukupi segala syarat untuk menikahi wanita kiyabiyah.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan tentang mahar bagi seorang lelaki merdeka :

• Seorang lelaki tidak dibebankan untuk menjual rumah, budak, pakaian dan kenderaan hanya untuk memperoleh mahar untuk wanita merdeka.

• Jika wanita merdeka meridhai dinikahi tanpa mahar maka seorang lelaki tetap boleh menikahi budak wanita. Sebab, mahar kepada wanita merdeka tetap wajib diberikan disebabkan akad nikah

• Jika wanita merdeka meridhai mahar dalam bentuk hutang maka seorang lelaki juga tetap boleh menikahi budak.

Sebab, tanggung jawab terhadap hutang sudah wajib atasnya mulai saat akad terjadi. Dan ada kemungkinan bahwa mahar tersebut tidak mampu dilunasi pada tempo yang telah ditetapkan.

• Jika wanita merdeka minta diberikan lebih dari mahar mitsil maka seorang lelaki tetap boleh menikahi budak wanita.

• Jika tuan menetapkan mahar budak melebihi mahar mitsil maka seorang lelaki tidak dibolehkan untuk menikahi budak. Sebab, pada kondisi tersebut dirinya sudah mampu menikahi wanita merdeka.

• Jika wanita merdeka meridhai mahar ukuran mahar mitsil atau kurang dari mahar mistsil maka jika punya kemampuan untuk menyerahkan mahar tersebut maka lelaki tersebut tidak dibolehkan lagi menikahi budak.

Sebab, pada kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori mampu memberikan mahar kepada wanita merdeka.

• Harta hilang milik seorang lelaki, tidaklah menjadi penghalang untuk menikahi budak. Sebab, harta tersebut sama seperti tidak ada.

Tidak Ada Wanita Merdeka

Seorang lelaki boleh menikahi budak jika di tempatnya tidak ada wanita yang berstatus merdeka.

Dan jika wanita merdeka itu ada, tapi berada di luar wilayahnya maka :

• Jika berhadapan dengan berbagai kesulitan untuk mendatangi wanita merdeka, maka boleh menikahi budak.
• Jika tidak berhadapan dengan berbagai kesulitan, tapi muncul kekhawatiran terjadi zina dalam perjalanan maka boleh menikahi budak.
• Jika kedua kondisi di atas tidak terjadi maka tidak boleh menikahi budak.

Kebolehan menikahi budak wanita yang berada diluar daerah berlaku jika si lelaki mampu berangkat dan membawa pulang budak wanita tersebut.

Jika seorang lelaki tidak mampu membawa pulang wanita merdeka ke kampung halamannya maka wanita merdeka itu sama seperti tidak ada sama sekali. Dan otomatis, lelaki boleh menikahi budak.

Tidak Ada Wanita Merdeka Yang Bersedia Menikah

Seorang lelaki boleh menikahi budak jika memang tidak ada wanita merdeka yang bersedia menikah dengannya. Contohnya, keturunan si wanita lebih mulia darinya.

Termasuk dalam konteks ini yaitu wanita merdeka yang tidak ridha dengan mahar yang sanggup diberikan oleh si lelaki.

Takut Terjadi Zina

Makna zina pada dasarnya adalah Masyaqqah (sesuatu yang berat/sulit). Hubungan seksual secara tidak halal dinamakan dengan zina karena ada masyaqqah (sesuatu yang berat/sulit) sebagai konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelakunya.

Dan Masyaqqah tersebut adalah hukuman hadd (cambuk/ rajam) di dunia. Dan jika sudah menerima hukuman di dunia maka tidak ada lagi hukuman di akhirat. Jika di dunia belum mendapatkan hukuman maka hukuman di akhirat sudah menanti. Salah satu bentuk kemuliaan hamba di hadapan Allah adalah tidak dihukum 2 kali atas satu kesalahan.

Seorang lelaki boleh menikahi budak, jika terjadi beberapa hal sebagai berikut :

• Muncul kekhawatiran bahwa besar kemungkinan akan terjerumus dalam perbuatan zina
• Ada kekhawatiran terjadinya zina yang mencapai persentase 50%. Meskipun sisanya masih ada keyakinan tidak akan terjadi zina
• Syahwatnya kuat tapi ketakwaannya kurang.

Sebaliknya, seorang lelaki tidak boleh menikahi budak jika :

• Syahwatnya lemah
• Syahwatnya kuat, tetapi ketaqwaannya juga kuat.

Dalilnya adalah firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 25 :

وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَـٰتٍ غَیۡرَ مُسَـٰفِحَـٰتࣲ وَلَا مُتَّخِذَ ٰ⁠تِ أَخۡدَانࣲۚ فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَ ٰ⁠لِكَ لِمَنۡ خَشِیَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ

Artinya : Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina).

Lafaz Thaul dalam ayat bermakna mahar.

Lafaz Al Muhshanat dalam ayat bermakna Wanita wanita yang merdeka

Lafaz Al Mu’minat yang pertama dalam ayat maksudnya adalah hal yang berlaku secara kebiasaan yaitu bahwa biasanya wanita yang dinikahi adalah wanita yang beragama Islam. Oleh sebab itu, wanita kitabiyah sama hukumnya seperti wanita beragama islam pada konteks menjadi penghalang bagi seorang lelaki untuk menikahi budak.

Lafaz Al Mukminat yang kedua dalam ayat maksudnya adalah bahwa budak wanita yang dinikahi harus beragama Islam, tidak boleh budak kitabiyah.

Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan hukum bahwa :

Lelaki yang Mamsuh (lelaki yang terpotong pelir dan penisnya), tidak boleh menikahi budak karena tidak mungkin muncul kekhawatiran terjadinya zina.

Lelaki yang Majbub (lelaki yang penisnya terpotong hingga pangkal), tidak boleh menikahi budak karena tidak mungkin ada kekhawatiran terjadinya zina.

Lelaki yang ‘Anin (lengkap organ vital tapi impoten) dan Khasiy (lelaki yang dikebiri yaitu dipotong pelirnya) dibolehkan menikahi wanita budak.

Ruang Lingkup Khawatir Terjadi Zina

Ruang lingkup kekhawatiran terjadinya zina berlaku secara umum. Baik terjadi zina dengan wanita merdeka maupun budak.

Oleh sebab itu, jika khawatir terjadi zina dengan budak wanita akibat terlalu cinta maka tetap tidak boleh menikahi budak tersebut.

Cinta itu tidak bisa menjadi patokan, sebab dapat dihilangkan dengan sikap ksatria dan berfikir kritis. Coba perhatikan, betapa banyak orang yang dicoba dengan cinta namun berhasil melewatinya dengan kegembiraan.

Belum Beristri Dan Tidak Punya Budak

Syarat ketiga kebolehan seorang lelaki menikahi budak adalah tidak memiliki istri muslimah/kitabiyah, baik berstatus merdeka/budak dan juga tidak punya budak.

Oleh sebab itu, jika seseorang sudah memiliki istri merdeka muslimah/kitabiyah, atau sudah menikahi budak wanita, atau memiliki hamba maka tidak dibolehkan untuk menikahi budak yang lain lagi.

Pengecualiannya adalah :

• Jika pindah ke tempat lain dan khawatir terjadi zina maka boleh menikahi 1 orang budak lagi
• Dan jika kembali pindah ke tempat lain serta khawatir terjadi zina maka boleh menikahi 1 orang budak lagi
• Dan jika kembali pindah ke tempat lain serta khawatir terjadi zina maka boleh menikahi 1 orang budak lagi.

Setelah menikahi 4 orang budak tersebut maka boleh menggabungkan semua istrinya. Hukum seperti ini disebabkan karena pernikahan sifatnya adalah Dawam (kekal). Hanya pada permulaan (Ibtida’) saja yang tidak sah menikahi lebih dari 1 orang budak wanita.

Istri Dan Budak Tersebut Sudah Layak Berhubungan

Sudah dijelaskan di atas bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi budak jika sudah punya istri atau budak. Dan yang perlu digaris bawahi adalah istri atau budaknya tersebut adalah wanita yang layak untuk berhubungan intim.

Jika sudah punya istri atau budak, tapi tidak layak berhubungan suami istri maka seorang lelaki dibolehkan untuk menikahi hamba. Contohnya:

• Istri masih kanak kanak yang belum layak berhubungan
• Istri yang tersumbat kemaluan (Irtiqa’)
• Istri yang tumbuh daging menutupi kemaluan (qurana’)
• Istri sudah tua renta

Adapun pada kasus wanita mutahayyirah (wanita yang bingung dengan kebiasaan haidnya), maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Ramli, termasuk dalam kategori tidak layak berhubungan. Dan boleh bagi suami untuk menikahi hamba.

Adapun menurut Ibnu Qasim, termasuk dalam kategori layak berhubungan. Dan tidak boleh bagi suami untuk menikahi budak

Budak Muslimah

Syarat ke empat kebolehan seorang lelaki menikahi budak adalah budak tersebut beragama Islam. Tidak boleh menikahi budak yang Kitabiyah.

Dalilnya adalah firman Allah Surat An Nisa ayat 25 :

وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ

Artinya : Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.

Persyaratan ini hanya berlaku pada budak wanita yang akan dinikahi. Adapun budak yang dimiliki maka tidak diwajibkan beragama Islam. Dan boleh saja berhubungan intim dengan budak yang dimiliki atas dasar kepemilikan budak (Milk Al Yamin), bukan sebagai istri.

Sebab, larangan dasar menikahi budak adalah karena masuk dalam kategori memperbudak anak (Irqaqul Walad). Adapun anak yang lahir dari ranah kepemilikan budak (Milk Al Yamin) maka tidak menyebabkan terjadi kasus memperbudak anak (Irqaqul Walad).

Kesimpulan

Lelaki merdeka / budak yang beragama Islam tidak boleh menikahi budak kitabiyah.

Lelaki merdeka / budak yang non muslim maka boleh menikahi wanita budak kitabiyah, karena level status agama mereka seimbang.

Persyaratan bagi melaki merdeka yang non muslim untuk menikah dengan budak kitabiyah adalah sama dengan persyaratan terhadap lelaki merdeka yang muslim yaitu :

• Tidak ada wanita merdeka
• Khawatir terjerumus dalam zina

Untuk lebih mendetil, silahkan perhatikan tabek dibawah ini :

Status Lelaki	Agama Lelaki	Status Wanita yang Dinikahi	Syarat Tambahan
Merdeka	Muslim	Budak	1. Tidak ada wanita merdeka yang bisa dinikahi. 2. Khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
Merdeka	Non-Muslim	Budak	1. Tidak ada wanita merdeka yang bisa dinikahi. 2. Khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
Merdeka	Muslim	Budak	Budak wanita tersebut beragama Islam.
Budak	Muslim	Budak	Budak wanita tersebut beragama Islam.

Kaya Setelah Menikahi Budak

Jika seorang lelaki menjadi kaya / mampu untuk menyediakan mahar wanita merdeka setelah menikahi budak maka status pernikahan dengan budak tidak terputus dan masih tetap berlanjut.

Begitu juga jika seorang lelaki menikahi lagi dengan wanita merdeka setelah menikahi budak maka status pernikahan dengan budak tidak terputus dan masih berlanjut.
Alasan tidak terputusnya nikah karena nikah itu sifatnya Dawam (kekal). Kaedah Ushul Fiqh :

يغتفر في الدوام ما لم يغتفر في الابتداء

Artinya : Dimaafkan pada sesuatu yang bersifat Dawam, hal yang tidak ditolerir pada permulaan.

Berbeda kasusnya jika menikahi wanita merdeka dan budak dalam satu akad, maka nikah yang sah adalah nikah wanita merdeka. Adapun nikahnya budak maka otomatis batal. Sebab, menikahi wanita merdeka menjadi sebuah penghalang terhadap budak wanita.

Perbedaan ulama di belakang tentang permasalahan wanita Mutahayyirah, juga terjadi disini.

Menurut Imam Ramli, jika menikahi budak dan wanita merdeka yang tidak layak berhubungan maka nikah budak adalah sah. Adapun menurut ulama lainnya, nikah yang sah adalah nikah wanita merdeka, sedangkan pernikahan budak adalah batal.